Kupang, NTT, 06 Mei
\n2026 <\/b>\u2013 Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda
\nNTT) kembali menegaskan langkah tegas dalam menindak praktik penyalahgunaan
\nBahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang selama ini merugikan masyarakat. Polda
\nNTT menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga distribusi energi agar tepat
\nsasaran dan berkeadilan. <\/p>\n
Dalam rentang Februari hingga Mei 2026, Polda NTT berhasil
\nmenangani 27 kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Penanganan ini mengindikasikan
\nadanya jaringan ilegal yang beroperasi secara terorganisir dan berlangsung
\ndalam kurun waktu tertentu. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir
\nmelalui Polda NTT untuk memastikan praktik yang merugikan masyarakat tidak
\nterus berlanjut.<\/p>\n
Kapolda NTT, Irjen
\nPol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si, <\/b>menegaskan, \u201cPengungkapan ini merupakan langkah nyata Polda NTT dalam
\nmemutus rantai mafia energi yang menjadi penyebab kelangkaan BBM. Polda NTT
\ntelah memetakan sekitar 40 orang yang berpotensi menjadi tersangka. Sebagian
\ntelah ditetapkan dan proses hukum masih berjalan. Penyidik Polda NTT terus
\nmelakukan pendalaman dengan dukungan ahli agar penanganan perkara ini
\nkomprehensif.\u201d<\/p>\n
Lebih lanjut, dari hasil
\npenanganan kasus oleh Polda NTT, praktik penyalahgunaan ini diduga telah
\nberlangsung sekitar tiga tahun. Total BBM subsidi yang disalahgunakan mencapai
\nhampir 2.900 ton. Temuan ini menunjukkan bahwa pola penyalahgunaan dilakukan secara
\nsistematis dan dalam skala yang cukup besar.<\/p>\n
Polda NTT juga menegaskan
\npenegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap internal. Dua anggota
\nPolri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 April 2026, yakni
\nIptu HPD, Danki 4 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda NTT, serta Aipda DGL,
\nKanit Paminal Polres Manggarai Timur. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen
\nmenjaga integritas institusi.<\/p>\n
Kepala Bidang
\nHubungan Masyarakat Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H.<\/b>, menambahkan, \u201cPolda NTT tidak
\nmemberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran, termasuk oleh aparat. Sanksi
\ntegas akan diberikan, mulai dari kode etik hingga pidana. Dua personel yang
\ntelah ditetapkan sebagai tersangka saat ini menjalani proses sidang kode etik
\nsebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan publik.\u201d<\/p>\n
Penanganan oleh Polda NTT
\njuga mengidentifikasi berbagai modus yang digunakan pelaku, mulai dari
\npenyalahgunaan surat rekomendasi wilayah terpencil, kerja sama dengan operator
\nSPBU, hingga praktik pengisian berulang menggunakan kendaraan berbeda. BBM subsidi
\nyang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dialihkan ke sektor
\nindustri dan kapal dengan harga lebih tinggi.<\/p>\n
Wilayah perbatasan
\nseperti Malaka, Belu, dan TTU menjadi titik rawan karena adanya perbedaan harga
\nBBM dengan negara tetangga. Kondisi ini kerap dimanfaatkan untuk memperluas
\ndistribusi ilegal. Namun melalui langkah penegakan hukum yang konsisten, Polda NTT
\nterus mempersempit ruang gerak praktik tersebut.<\/p>\n
Langkah ini tidak hanya
\nberfokus pada penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki
\ntata kelola distribusi BBM subsidi. Dengan semakin terkendalinya praktik
\npenyalahgunaan, diharapkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin
\nmeningkat.<\/p>\n