\nChange (IPCC<\/a>)
\npada Mei 2023 mengungkapkan suhu rata-rata global pada 2011-2020 adalah 1,1
\nderajat celcius lebih tinggi dari periode pra-industri. Konsentrasi karbon
\ndioksida (CO2) di atmosfer juga melampaui 400 ppm (parts per million<\/i>), melebihi ambang batas aman 350 ppm. Dalam dua
\ndekade terakhir, kenaikan rata-rata suhu di Indonesia 0,9 derajat celcius, di
\natas rata-rata global. <\/p>\n
\u201cSelain kian mengancam keanekaragaman
\nhayati Indonesia, tingginya laju perubahan iklim ini juga semakin memperparah
\nkerentanan sosio-ekonomi dan menimbulkan tantangan bagi mata pencaharian yang
\npenting,\u201d kata Riki.<\/p>\n
Selama dua dekade terakhir, peristiwa
\nhidrometeorologi juga menyumbang lebih dari 75% bencana di Indonesia dan 60%
\nkerusakan ekonomi. Pada tahun-tahun mendatang, tren ini diperkirakan akan
\nsemakin meningkat.<\/p>\n
The World Bank, 2021, menganalisis
\nIndonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut, dengan peringkat
\nkelima tertinggi di dunia dalam hal jumlah penduduk yang tinggal di pesisir
\ndengan elevasi lebih rendah. Tanpa adaptasi, total penduduk yang terancam
\nterpapar banjir permanen bisa mencapai 4,2 juta jiwa lebih pada 2.070\u20132.100.<\/p>\n
<\/p>\n
World Bank juga memperkirakan 95% wilayah pesisir Jakarta berpotensi tenggelam pada 2050. Indonesia juga sering mengalami bencana alam, dengan total 3.622 bencana pada 2019.<\/p>\n
Dalam 40 tahun terakhir, Indonesia
\nkehilangan sekitar 33 juta hektare hutan, atau hampir 30% dari total kawasan
\nhutan seluas 125 juta hektare. Hutan primer yang tersisa hanya 47,2 juta
\nhektar. Deforestasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan
\nuntuk ekspansi perkebunan sawit, hutan tanaman industri, tambang, dan
\npembangunan infrastruktur lain. <\/p>\n
Dalam kesempatan itu,\u00a0 penulis buku ini, Muhamad Burhanudin,
\nmengatakan kerusakan alam saat ini bukan semata akibat kelalaian, tapi juga
\nberakar pada desain politik pembangunan yang menempatkan ekologi sebagai korban.<\/p>\n
Regulasi seperti UU Cipta Kerja dan UU
\nMinerba, pun melemahkan perlindungan lingkungan demi kepentingan investasi
\njangka pendek.<\/p>\n
\u201cKebijakan dibuat minim partisipasi publik
\nyang memadai, lebih didorong kepentingan oligarki dan korporasi, serta minimnya
\nakuntabilitas. Pembangunan berkelanjutan dan transisi hijau sering menjadi tagline<\/i>, tapi perlu komitmen
\nkeberlanjutan realisasi,\u201d katanya.<\/p>\n
Oleh sebab itu, katanya, di sinilah
\nadvokasi masyarakat sipil mengambil peran penting karena hadir sebagai jalan
\nuntuk \u201cmelawan ketidakseimbangan\u201d dalam proses pembuatan kebijakan publik.<\/p>\n
\u201cSebagai pengawal keseimbangan dan
\nsekaligus pengingat bahwa pembangunan sejati tak bisa lepas dari keberlanjutan
\nekologi. Advokasi menjadi suara bagi yang tak terdengar\u2014alam, masyarakat adat,
\ndan generasi masa depan,\u201d kata Muhamad.<\/p>\n
Temuan dan Upaya KEHATI<\/b><\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Riset KEHATI bersama Semeru Institute, 2024
\n menemukan gerakan advokasi menghadapi kendala internal: keterbatasan sumber
\n daya, lemahnya koordinasi, dan sumber dana umumnya tergantung donor luar
\n negeri. <\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN
\n mencatat, 2019-2024, ada 2,57 juta hektare wilayah adat dirampas, kerap
\n disertai kriminalisasi.<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kesadaran global akan krisis lingkungan juga
\n meningkat pesat. Aksi protes global juga melonjak, lebih dari 4.500
\n demonstrasi di 150 negara pada 2019.<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sejak 2014, KEHATI menginisiasi Biodiversity
\n Warriors, gerakan kaum muda yang kini memiliki lebih dari 7.000 anggota di
\n seluruh Indonesia.<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 KEHATI mendorong kebijakan pengelolaan sumber
\n daya alam dalam 2 dekade terakhir bersama mitra: akademisi, masyarakat sipil,
\n hingga generasi muda. <\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\n Advokasi
\n meluas ke sektor keuangan dengan merilis Indeks SRI-KEHATI pada 2009,
\n mendorong investasi berkelanjutan, atasi pendanaan dalam advokasi. <\/i><\/p>\n
Muhamad menegaskan bahwa peran masyarakat
\nsipil vital dalam mendorong kebijakan berbasis bukti, melindungi lingkungan,
\nmencegah korupsi, serta memastikan suara masyarakat lokal dan adat ikut
\ndidengar. Meski penuh tantangan, gerakan ini adalah harapan bagi masa depan
\nbumi.<\/p>\n
\u201cAdvokasi harus berfungsi sebagai alat
\nmembangun akuntabilitas dan transparansi. Advokasi organisasi sipil juga harus
\nmemperkuat suara masyarakat lemah, dan memastikan mereka didengar,\u201d katanya.<\/p>\n
Sayangnya, advokasi bukan jalan mudah bagi
\npara pembela lingkungan, seperti aktivis, jurnalis, dan masyarakat adat, yang
\nkerap menghadapi represi. Walhi mencatat, 1.131 orang menjadi korban kekerasan
\ndan kriminalisasi karena membela lingkungan pada periode 2014-2024.<\/p>\n
\u201cMelawan ketidakseimbangan berarti menjaga
\nbumi bagi generasi mendatang. Jalan panjang advokasi ini adalah panggilan kita
\nsemua. Semua pihak harus bergandengan tangan memastikan anak cucu kita mewarisi
\nbumi yang lestari, adil, dan layak huni untuk semua. Advokasi adalah jalan
\npanjang, namun bukan tidak mungkin.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) meluncurkan Buku Putih Advokasi Keanekaragaman Hayati Indonesia, Selasa (16\/09\/2025).\u00a0 Buku Putih Advokasi ini berisi refleksi gerakan advokasi masyarakat sipil Indonesia di isu lingkungan hidup sekaligus refleksi perjalanan Panjang advokasi KEHATI bersama elemen masyarakat sipil lain dan para mitranya dalam memperjuangkan kebijakan yang adil dan lestari. Buku berjudul \u201cMelawan Ketidakseimbangan: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29450,"comment_status":"close","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-29448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indonesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29448"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29448\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29449,"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29448\/revisions\/29449"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/29450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/orientpresswire.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}